LABUANBAJOVOICE.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengajukan anggaran sebesar Rp3,9 miliar untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2026.
Pengajuan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPRD Manggarai Barat dan dinilai sebagai kebutuhan dasar untuk menggelar Pilkades di 64 desa yang sudah dipastikan ikut pemilihan.
Kepala Dinas PMD Manggarai Barat, Pius Baut, menegaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil kalkulasi realistis berdasarkan penyelenggaraan Pilkades sebelumnya.
“Untuk sementara yang 64 (desa) itu kita ajukan anggaran 3,9 miliar,” kata Pius di ruang kerjanya, Selasa (18/11/2025).
Pius menjelaskan bahwa formula perhitungan anggaran tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Kebutuhan logistik, biaya penyelenggaraan, operasional panitia, hingga keamanan menjadi bagian dari pengeluaran utama.
“Dasar penghitungan itu mengacuh pada pilkades kali lalu. Kalau ditambah dengan 31 (desa) berarti butuh lebih banyak lagi uang,” ujarnya.
Di tengah pengajuan anggaran ini, DPMD Manggarai Barat juga tengah mempersiapkan berkas dukungan untuk 31 desa persiapan agar segera menjadi desa definitif.
Jika proses penetapan selesai sebelum Pilkades 2026, maka desa-desa tersebut juga wajib mengikuti Pilkades serentak.
Hal ini berpotensi membuat kebutuhan anggaran meningkat signifikan.
“Kalau yang 64 sudah pasti Pilkades. Walaupun ditengah efisiensi anggaran ini. Karena itu juga butuh biaya, ditengah ada pengurangan transfer keuangan daerah. Ini yang sedang dibicarakan Pemerintah dengan DPRD,” jelas Pius.
Ia mengungkapkan bahwa total anggaran bisa melonjak menjadi Rp5–6 miliar jika 95 desa akhirnya ikut Pilkades serentak.
“Kita berusaha nanti memang yang pasti semua serba efisien. Tapi kalau memang diusahakan seefisien tapi tidak mengurangi kualitas Pilkades,” tegasnya.
Meski tengah berada dalam situasi pengurangan transfer keuangan daerah dari pusat, DPRD Manggarai Barat disebut telah menyetujui pengajuan anggaran tersebut, dengan catatan dilakukan efisiensi di berbagai lini.
“Iya, untuk sementara disetujui walaupun diminta untuk melakukan penghematan-penghematan. Mereka (DPRD) sangat menyetujui,” kata Pius.
Ia menambahkan bahwa DPRD memahami situasi fiskal daerah, namun tetap sepakat bahwa pelaksanaan Pilkades harus berjalan tanpa hambatan.
“Artinya teman-teman di DPRD memahami ada pengurangan itu tadi transfer uang ke daerah, tapi kita duduk bersama supaya Pilkades ini bisa berjalan. Itu poinnya bisa berjalan,” tutupnya.**
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan