LABUANBAJOVOICE.COM – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, menyerukan penguatan peran generasi muda sebagai pengawas partisipatif dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.
Dorongan ini muncul seiring intensifnya upaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif (P2P) di berbagai wilayah.
Ketua GP Ansor Manggarai Timur, Edy Gunawan, menegaskan bahwa pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika demokrasi, melainkan harus hadir sebagai “kekuatan kontrol sosial” yang menjaga integritas pemilu di tingkat lokal maupun nasional.
“Anak muda harus menjadi mata dan telinga demokrasi. Pengawasan partisipatif bukan hanya tugas lembaga resmi, tetapi tanggung jawab moral seluruh warga negara, terutama generasi muda yang peduli terhadap masa depan bangsa,” ujar Edy dalam keterangannya kepada media, Jumat (14/11/2025).
Edy menekankan bahwa semangat hubbul wathan minal iman—cinta tanah air sebagian dari iman—yang menjadi napas pergerakan Ansor, harus diterjemahkan dalam tindakan nyata menjaga proses politik yang bersih, damai, dan bermartabat.
Ia menilai, partisipasi aktif pemuda dalam pengawasan pemilu bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk mencegah praktik-praktik destruktif seperti politik uang, politisasi identitas, dan penggunaan tempat ibadah sebagai arena kampanye.
“Kader Ansor harus menjadi teladan dalam menjaga etika politik dan menolak segala bentuk politik uang serta penyalahgunaan tempat ibadah untuk kampanye. Ini bagian dari jihad kebangsaan kita,” tegasnya.
Menurutnya, GP Ansor Manggarai Timur menyatakan komitmennya menjalin kerja sama berkelanjutan dengan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur serta berbagai organisasi kepemudaan lainnya.
Fokus utama kolaborasi ini adalah meningkatkan literasi kepemiluan, terutama di kalangan pemilih muda dan masyarakat akar rumput yang rentan terpengaruh disinformasi.
Program-program pelatihan, dialog publik, dan pendampingan pemilih muda disebut akan terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih inklusif dan sadar hukum.
Dikatakan Edy, pemilu seharusnya tidak dilihat sebagai ritual politik yang berlangsung setiap lima tahun semata, melainkan sebagai proses pembelajaran kolektif bagi rakyat.
“Kami ingin pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi menjadi ruang pembelajaran demokrasi yang mendidik rakyat dan melahirkan pemimpin yang berintegritas,” tutupnya.**
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan